Rabu, 23 Januari 2019 11:42

Korupsi KUR BRI Meranti Segera Disidangkan di Pekanbaru

Pengadilan Tipikor Pekanbaru sudah bentuk majelis hakim. Perkara korupsi penyaliran KUR di BRI Meranti segera disidang.

Riauterkini-PEKANBARU-Perkara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif yang dilakukan Delvi Hartanto, mantri (surveyor)‎ di  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti. Telah bergulir ke Pengadikan Tipikor Pekanbaru. Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, telah menunjuk majelis hakimnya dan sudah menentukan jadwal agenda sidangnya.

" Perkara korupsi penyaluran dana KUR BRI di Meranti akan disidangkan pada Selasa tanggal 29/1/19 mendatang, dengan majelis hakim yang dipimpin Dahlia Panjaitan SH," terang Panmud Tipikor PN Pekanbaru, Deni Sembiring, Rabu (23/1/19) siang.

Dikatakan Deni, penyaluran kredit KUR fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Delvi Hartanto ini, dilakukan secara bersama sama dengan FD (pegawai BRI) yang saat ini masih buron (DPO).

Dimana pada tahun 2015-2016 lalu, terdakwa yang bertugas sebagai mantri (surveyor)‎ di Bank BRI Unit Teluk Belitung.  Menyalahgunakan kewenangannya dalam menganalisa permohonan kredit.

Modus mereka memalsukan dan membuat dokumen anggunan seperti surat keterangan usaha, KTP nasabah seaman akan asli, tanpa diketahui nasabah itu sendiri.

" KTP nasabah digunakan sebagai pengaju kredit, namun setelah cair dinikmati oleh kedua tersangka," kata Deni.

Selain penerimanya fiktif, juga ada yang benar-benar menjadi nasabah dan menerima KUR. Tetapi angsuran tiap bulan tidak disetorkan tersangka ke Bank tempat ia bekerja," sambungnya.

Berdasarkan hasil audit, terdakwa menikmati kredit nasabah sekitar Rp 926,782,543, dan tersangka FD menerima sekitar Rp 842,267,378. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1,782,062,261.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor," jelas Deni.***(har)  


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang