Kamis, 6 Desember 2018 17:16

Bentuk Unit Metrologi Legal dan Pasar Tertib Ukur, Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Kemendag RI

Pemkab Bengkalis menerima penghargaan dari Kemendag RI. Pasalnya, telah membentuk Unit Metrologi Legal dan Pasar Tertib Ukur di kabupaten itu.

Riauterkini-BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis meraih penghargaan atas pembentukan Unit Metrologi Legal dan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.

Penyerahan penghargaan diantaranya berupa sertifikat langsung diberikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita kepada Bupati Bengkalis, Amril Mukminin diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, H. Raja Arlingga di salah satu hotel yabg ada di Kota Bandung, Kamis (6/12/18).

Dalam upaya perlindungan konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dan untuk memperkenalkan Metrologi serta pengembangan infrastruktur kemetrologian sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pembentukan pasar tertib ukur.

Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, H. Raja Arlingga mengatakan, dengan diterimanya dua penghargaan ini dapat mengupayakan agar seluruh pasar di Kabupaten Bengkalis sebagai pasar yang tertib ukur.

“Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam penimbangan sehingga konsumen tidak dirugikan,” jelas Raja Arlingga.

Dirinya juga berharap, adanya apresiasi dari Kemendag tersebut dapat menambah citra pasar tradisional dan juga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen atas jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan.

“Semoga dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan etos kerja dan selalu memberikan perlindungan kepada konsumen,” pintanya.***(dik/rls)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang