Kamis, 6 Desember 2018 13:34

Korupsi Pengadaan Alkes, Tiga Dokter RSUD AA dan Kontraktor Segera Diadili

Tiga dokter di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru akan segera duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiganya diduga terlibat korupsi pengadaan alat-alat kesehatan.

Riauterkini- PEKANBARU-Tiga dokter yang bertugas di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, serta dua orang kontraktor selaku rekanan, dalam waktu dekat diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Kelima terdakwa ini diadili atas tindak pidana korupsi pengadaan alat alat kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Riau.

Ketiga dokter yang didakwa merugikan negara sebesar Rp 420 juta itu adalah, dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, dan drg Masrizal. Sedangkan dua orang kontraktor yakni Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) Yuni Efrianti SKp dan mantan stafnya, Mukhlis.

"Berkas perkara korupsi pengadaan Alkes sudah kita terima, dan saat ini tengah menunggu penetapan dari ketua pengadilan," ucap Panmud Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kepada riauterkini.com Kamis (6/11/18) siang

Sebelumnya ketiga dokter ini serta dua rekanan ditahan kurungan badan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Dan penahanan tersebut memicu para dokter di RSUD Arifin Achmad melakukan mogok kerja.

Seperti diketahui, Lima Tersangka korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad dari Tahun Anggaran 2012/2013, didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad dari Tahun Anggaran 2012/2013 dengan pagu anggaran mencapai Rp5 miliar.

Pengadaan Alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar.

Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung, bukan kepada rekanan CV PMR.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan.

Audit BPKP Riau, tindakan itu menyebabkan kerugian negara Rp420.205.222.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***(har)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang