Rabu, 28 Nopember 2018 07:44

Lindungi Konsumen, Industri Rumah Tangga di Bengkalis Wajib Bersertifikat Dinkes

Dinas Kesehatan Bengkalis berperan membina industri rumah tangga, sekaligus melindungi konsumen melalui sertifikasi usaha rumahan.

Riauterkini-BENGKALIS- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan IRTP juga seharusnya memiliki Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyararatan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT.

Pangan IRT sendiri adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga atau IRT yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Tujuan dari SPP IRT tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Memberikan prinsip-prinsip dasar keamananan pangan bagi IRTP dalam menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik-IRT (CPPB-IRT) agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen terhadap pangan yang diproduksi.

Selain itu, Sertifikat tersebut juga sebagai pedoman bagi Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat selaku konsumen terhadap pangan yang diproduksi. Juga, sebagai pedoman bagi PIRT dalam menjalankan profesinya berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis dalam hal pemberian SPP-IRT tersebut mengambil kebijakan, bahwa proses pemberiannya adalah sesuai dengan langkah-langkah dalam pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Mengacu pada referensi antara lain, Undang-undang (UU) Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, serta Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Prosedur dan syarat bagi masyarakat yang akan mengajukan Sertifikat PIRT melalui prosedur penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT, pemohon mengajukan permohonan tertulis ke Dinkes Kabupaten Bengkalis melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, dan dievaluasi kelengkapan serta kesesuaiannya yang meliputi;  Fotocopy KTP, Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, Denah Lokasi, Fotocopy SITU (bagi usaha besar) jika ada, Fotocopy SIUP (bagi usaha besar) jika ada, Bahan baku makanan, Sampel Makanan, dan surat permohonan bermaterai 6.000.

“Setelah persyaratan administrasi lengkap dilakukan pemeriksaan ke lokasi sarana produksi pangan oleh petugas UPT Puskesmas setempat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Bengkalis, Supardi, S.Sos, MH melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Irawadi, SKM, M.Ph, Selasa (27/11/18).

Dijelaskan Irawadi, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat untuk selanjutnya pemberian Sertifikat PIRT ke Dinkes Kabupaten Bengkalis. Masa berlaku Sertifikat PIRT selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Selain dari pengawasan dan pembinaan PIRT tersebut, Dinkes Kabupaten Bengkalis juga melakukan pemeriksaan keberadaan Depot Air Minum (DAM) yang ada di daerah ini.

Berdasarkan catatan, jumlah Sertifikat PIRT yang sudah diterbitkan sejak 2015 sampai dengan November 2018 ini mencapai 302 jenis pangan. Sedangkan terhadap DAM dengan status laik higiene sanitasi terhitung 2017 hingga November 2018 berjumlah 28 unit DAM.

“Tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi seperti untuk DAM tidak bisa kita keluarkan. Harus dilakukan pembinaaan terlebih dahulu oleh sanitarian kita di Puskesmas. Laik higiene DAM enam bulan untuk sementara dan tiga tahun untuk selanjutnya. Pengawasan terhadap PIRT yang sudah diterbitkan sertifikatnya dilakukan oleh Dinkes dan Balai Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) minimal dua kali dalam setahun,” katanya lagi.

Ditambahkan Irawadi, SPP-IRT yang sudah diterbitkan dapat dicabut apabila, pemilik dan atau penanggung jawab IRT melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

“Pangan mengandung bahan berbahaya, dan sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP,” imbuhnya.***(dik)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang