Rabu, 7 Nopember 2018 17:49

Pusat 'Nyicil' Hutang Rp600 M, Estimasi RAPBD Kabupaten Bengkalis 2019 Capai Rp3,7 T

Pemkab Bengkalis teken MoU KUA-PPAS RAPBD tahun 2019 bersama DPRD. Anggaran disepakati sebesar Rp3,718 triliun lebih.

Riauterkini-BENGKALIS- Bupati Bengkalis Amril Mukminin atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis atau eksekutif dan H. Abdul Kadir, Ketua DPRD Bengkalis selaku legislatif lakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran (TA) 2019 di Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani, Rabu (7/11/18) petang.

Setelah ditekennya MoU tersebut, antara Pemkab Bengkalis dan Parlemen sepakat untuk selanjutnya dibahas RAPBD TA 2019 agar segera disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) APBD selambat-lambatnya akhir November mendatang.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, KUA-PPAS ini merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah di atur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.

Amril berharap, fokus belanja pada tahun 2019 ini hendaknya tetap mengutamakan program dan kegiatan pada sektor penting dan strategis yang memberikan pengaruh besar terhadap sektor pendukung lainnya.

Untuk tahun 2019 ini RAPBD yang telah disepakati bersama dalam KUA-PPAS sebesar Rp3,718 triliun lebih, rencana belanja yang telah tersedia ini nantinya bisa saja mengalami perubahan dan pergeseran dalam pembahasan bersama.

Meskipun belum merupakan angka final, namun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani tersebut, RAPBD 2019 sebesar Rp3,718 triliun itu terjadi peningkatan sekitar Rp212 miliar atau 6,05% dari total Perubahan APBD 2018 tahun ini, yang berjumlah kurang lebih Rp3,506 triliun.

"Melalui kesepakatan yang dilaksanakan ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan. Sehingga APBD 2019 dapat segera ditetapkan sesuai ketentuan sebelum 30 November 2018," harapnya.

Pemerintah Pusat 'Nyicil' Hutang

Sebelum berlangsungnya penandatanganan MoU, Bupati Amril kepada sejumlah awak media mengatakan, bahwa pemerintah pusat sejak sepekan lalu sudah 'menyicil' sebagian hutang dana bagi hasil (DBH) ke Pemkab Bengkalis.

Besarnya jumlah yang dibayarkan, disampaikan mantan Anggota DPRD Bengkalis tiga periode ini, mencapai sekitar Rp600 miliar. Kondisi tersebut juga mempengaruhi susunan RAPBD 2019 yang segera dibahas.

"Yang belum disalurkan kemarin sudah disalurkan, dengan nominal sekitar Rp600 miliar lebih, dan yang disalurkan ini beberapa tahun yang lalu yang diakumulasikan seluruhnya sekitar Rp1 triliun lebih. Artinya lebih separuh yang sudah disalurkan ke kita. Seminggu yang lalu informasi yang kita terima," ungkapnya.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Wakil Ketua DPRD, Kaderismanto dan Zulhelmi, Sekda Bengkalis H Bustami HY, anggota DPRD Bengkalis Ibra Teguh dari fraksi Partai Golkar dan Indrawan Sukmana dari fraksi Gerindra Adiyaksa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***(dik)

Foto : Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Ketua DPRD Bengkalis, H. Abdul Kadir teken MoU KUA-PPAS RAPBD TA 2019, Rabu (7/11/18).


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang