Rabu, 17 Oktober 2018 19:39

Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD

Puluhan kepala madrasah di Rohul datangi kantor DPRD. Mereka meminta dewan memperjuangkan dana hibah di APBD setelah tiga tahun terakhir tidak diterima lagi.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekira 60 Kepala Madrasah tergabung di Kelompok Kerja Madrasah (K2M) menggelar hearing dengan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (17/10/2018).

Pada hearing dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, para Kepala Madrasah meminta DPRD Rohul mencarikan solusi agar madrasah kembali menerima dana hibah bersumber dari APBD Rohul yang 3 tahun terakhir tidak mereka terima lagi.

Menurut para Kepala Madrasah di hearing,‎ selain berdampak terhadap kesejahteraan tenaga guru honor di sejumlah madrasah swasta, juga berpengaruh dengan kegiatan pembinaan dilakukan K2M Rohul tiga tahun terakhir.

Ketua K2M Rohul, Sirun S.Sos.I, M.P.dI, mengatakan kondisi madrasah saat ini banyak tutup akibat tidak sanggup lagi menutupi biaya operasional madrasah. Di Kabupaten Rohul sudah ada 9 madrasah negeri, dan 130 madrasah berstatus swasta.

"130 madrasah swasta ini kewalahan menutupi biaya operasional, termasuk membayar gaji guru honor. Kita berharap Pemkab Rokan Hulu bisa membantu, sebab dikhawatirkan semakin banyak lagi lembaga pendidikan agama Islam terancam gulung tikar," ungkap Sirun, Rabu.

Persoalan lain juga disampaikan Kepala Madrasah kepada DPRD Rohul, seperti terkait Perda Pendidikan Agama dan Keagamaan yang sudah dimedisiasi legislator Rohul agar cepat selesai, sehingga mereka mendapatkan kepastian regulasi tentang dana hibah untuk lembaga pendidikan agama Islam.

"Termasuk kegiatan AKSIOMA tingkat kabupaten, insya Allah dilaksanakan tahun 2019. Kita mengharapkan dukungan dari Pemkab Rokan Hulu," harap Sirun.

Menyikapi kedatangan puluhan guru madrasah, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri mengatakan akan menggesa Perda Inisiatif DPRD. Segala kegiatan dunia pendidikan agama Islam di Rohul dilegalkan secara regulasi, termasuk insentif guru honor madrasah.

"Kini sudah masuk tahapan kajian naskah akademis. Kita harapkan satu sampai dua bulan ini bisa selesai," kata Kelmi.

Mantan Ketua KNPI Rohul ini menargetkan pada tahun 2020, dana hibah untuk lembaga pendidikan bisa dianggarkan di APBD Rohul. Meski demikian, dirinya menyarankan agar di Januari 2019 pihak madrasah bisa mencalonkan diri sebagai calon penerima dana hibah di Bappeda Kabupaten Rohul, sebab Pemkab Rohul memberi ruang ke calon penerima dana hibah mulai Juni sampai Mei 2019.

"Silahkan didaftarkan agar permohonan bisa disusun dalam RKPD untuk selanjutnya dituangkan dalam APBD," harap politisi Partai Demokrat ini.

Masih di tempat sama, Ketua Komisi I DPRD Rohul, Mazril, mengatakan dalam pembahasan naskah akadamis terkait Perda Inisiatif DPRD nantinya akan meminta masukan dari pihak Kemenag Rohul dan Pemkab Rohul.

"Bila perlu kita undang tim ahli untuk melengkapi naskah akademik tersebut. Jika masalah Perda ini selesai, pemerintah daerah sudah berani menganggarkan dana hibah, sebab regulasi sudah jelas," jelas Mazril, politisi Partai Gerindra.***(zal)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang