Selasa, 9 Oktober 2018 16:42

Rakor Percepatan Pencapaian UHC Program JKN 2018, Pemkab Rohul Kejar Target Peserta JKN

Sekdakab Rohul membuka Rakor Percepatan Pencapaian UHC Program JKN di kabupaten itu. Setakat ini, program ini belum mencapai hasil yang memuaskan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, buka ‎Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rohul 2018.

Rapat koordinasi ‎dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rohul, Selasa (9/10/2018), dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat dari 16 kecamatan.

Hadir juga Kepala Bappeda Kabupaten Rohul Nifzar SP, M.Ip, Kepala Cabang Badan Pelayanan Jasa Kesehatan (BPJS) Kesehatan Kota Pekanbaru Rahmad Asri Ritonga, serta Kepala BPJS Kesehatan Rohul.

Sekda Rohul Abdul Haris dalam sambutannya mengatakan program JKN atau lebih dikenal masyarakat dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Rohul masih jauh dari harapan, karena peserta masih di bawah 50 persen dari jumlah penduduk di Rohul.

Haris mengungkapkan ‎dari jumlah penduduk Rohul 554.152 jiwa, hanya sekira 262.372 jiwa yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau baru sekira 47.35 persen. Ada sekira 291.780 jiwa lagi yang belum terdaftar.

Melalui Rakor sehari tersebut, Haris mengharapkan menjelang akhir tahun 2018, jumlah peserta Program JKN bisa mencapai 95 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Rohul sekira ‎554.152 jiwa.

Haris menerangkan ‎untuk mencapai target 95 persen, tentunya Pemkab Rohul harus berkomitmen mengejar kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Desembar 2018, yakni dengan  mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dengan segala kemudahan.

Bentuk komitmen pemerintah daerah sendiri yakni ikut dalam melakukan percepatan pencapaian UHC program JKN ‎2018 dengan menjadikan seluruh honorer di lingkungan Pemkab Rohul sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Untuk honorer sudah ada regulasi yang mengatur untuk dimasukan ke BPJS Kesehatan yang mana iurannya dibagi tanggungjawabnya antara honorer dan pemerintah. Pemerintah 3 persen dan peserta 2 persen," jelas Sekda Rohul.

Abdul Haris berharap seluruh Kepala OPD untuk memberi pengarahan baik kepada honorer dan kepada masyarakat di bawah binaan-binaan Satker masing-masing, sehingga target 95 persen peserta JKN bisa segera tercapai sampai akhir Desember 2018.

"BPJS ini kan sifatnya bergotong royong dimana yang sakit tidak mampu akan ditopang oleh kita yang sehat. Makanya keikutsertaan kita sebagai peserta BPJS Kesehatan sangat diharapkan," ujar Sekda Rohul Abdul Haris.

Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Rohul, Nifzar mengatakan sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017, bahwa kepala daerah menjamin seluruh penduduknya harus menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Namun, kondisi saat ini di Kabupaten Rohul baru tercapai 47,35 persen yang sudah terdaftar di JKN.

"Dalam waktu yang tinggal beberapa bulan ini, seluruh OPD akan memaksimalkan fungsinya untuk mengajak masyarakat menjadi peserta JKN atau BPJS kesehatan," jelas Nifzar.

Upaya memaksimalkan kegiatan, Bappeda Kabupaten Rohul akan melibatkan seluruh unsur terkait, mulai pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga OPD atau Satker, untuk ikut mengajak masyarakat menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan.

"Kita optimis dengan kerjasama yang baik pencapaian akan bisa didapat di akhir 2018, semua harus bekerja, termasuk honor yang jumlahnya sekitar 3.550 orang," harap Nifzar.

Menurut Nifzar, bila 3.550 honorer Pemkab Rohul diikutsertakan di Program JKN, dan keluarganya, tentunya menjadi 14 ribu sampai 15 ribu peserta. Namun kosekuensinya, honorer hanya membayar iuran 2 persen dari Upah Minimum Kabupaten atau UMK.

Selain itu, ada kewajiban Pemda untuk menalangi iuran JKN tenaga honor sebesar 3 persen. Dari perhitungan, membutuhkan alokasi anggaran sekira Rp 250 juta untuk satu bulan, sehingga diperlukan alokasi anggaran Rp 500 juta untuk dua bulan.

"Kita akan berupaya untuk alokasikan anggaran untuk itu sehingga seluruh tenaga honorer‎ kita sudah masuk ke peserta JKN," kata Nifzar.

Selain tenaga honorer di OPD, sekira 720 aparat desa yang tersebar‎ di 164 desa, atau menjadi 3.500 orang bila ditambah dengan keluarganya juga akan diajak untuk masuk sebagai peserta JKN.

Perusahaan dengan CSR atau donasinya juga diimbau untuk mendaftarkan masyarakat di sekitarnya, dengan dana perusahaan untuk ikut membantu masyarakat sehingga terdaftar sebagai peserta JKN.

Demikian juga dengan anggota koperasi, anggota BUMDesa, serta para guru komite juga diharapkan sudah terdaftar sebagai peserta JKN sebelum akhir Desember 2018.

"Harapan kita dalam rangka menaikkan atau melakukan percepatan untuk UHC‎ ini insya allah, dalam dua bulan lebih ini sampai akhir tahun, kita akan mendapatkan 20 ribu sampai 25 ribu tambahan peserta JKN," kata Nifzar.

"Sehingga kewajiban kepala daerah sudah terpenuhi dalam rangka coverage atau cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Rokan Hulu," pungkas Kepala Bappeda Kabupaten Rohul, Nifzar.*(adv/hum/zal)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang