Kamis, 13 September 2018 20:05

Tuntut Penanganan Dua Kasus Tipikor di Rohil, Ganri Gelar Aksi di Mapolda Riau

Ganri berunjuk rasa di depan Mapolda Riau. Aksi ini merupakan bentuk tuntutan dan mempertanyakan kepada Polda Riau terkait dua kasus Tipikor di wilayah Rokan Hilir.

Riauterkini - PEKANBARU - Dijaga puluhan aparat, puluhan massa yang menamakan diri Ganri gelar unjuk rasa di Mapolda Riau. Dalam orasinya massa menanyakan serta menuntut dua kasus korupsi di Rohil yang sudah dilaporkan ke Kejari Rohil tahun 2016 lalu.

Muttaqin Nasri selaku Koordinator Aksi menjelaskan dua kasus yang dituntut penyelesaiannya dalam aksi ini yakni tindak pidana korupsi dana desa dan dana pengadaan sapi. "Dua kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Kejari Rohul dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasannya," katanya.

Dengan demikian, Muttaqin meminta Polda Riau turut andil dalam menyelesaikan masalah ini.

Dikatakannya, untuk kasus Dana Desa sebelumnya sudah ada kesepakatan peminjaman antara kepala desa dengan Zulyadaini selaku Ketua Masjid Islamic Center Rohul. Peminjaman uang dana desa itu, dengan alasan untuk kepentingan masjid terbesar di Rohul tersebut. "Peminjaman itu disetujui oleh Kepala Bappeda Rohul, Nipzar," tegasnya.

Menurutnya, peminjaman dana desa tersebut sudah menyalahi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

"Dalam aturan itu, dana dari kas desa tidak boleh dipinjamkan atau digunakan untuk keperiluan pribadi atau golongan. Dimana dalam surat yang kami terima, adanya peminjaman oleh Zulyadaini dari sejumlah kepala desa untuk kepentingan Masjid Agung Islamic Center," terangnya.

Sementara, untuk pengadaan sapi hingga saat ini belum juga ada reakisasinya. Sedangkan dana anggarannya sudah dialokasikan. "Selama ini, kami tidak mengetahui di mana sapi tersebut. Sapi-sapi ini hanya untuk orang yang berkepentingan," tuturnya.

Lanjutnya, ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Diantaranya yakni tiga pejabat yang ada di Dinas Peternakan Rohul, yaitu Marjoko, Muncar, dan Yusuf. Dimana pengadaan sapi ini dicanangkan pada 2014 lalu dengan mencapai Rp6,09 miliar. "Bantuan ternak ini yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Rohul. Tapi realisasinya tidak jelas. Negara sudah dirugikan miliaran rupiah," paparnya. Untuk itu, kami akan kawal terus bahkan jika tidak ada juga penindaklanjutan kasus ini, kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi," singkatnya.***(rul)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang