Ahad, 19 Agustus 2018 15:34

Terima Gratifikasi di Atas Sejuta, Penyelenggara Negara di Rohul Wajib Laporkan ke KPK RI

KPK-RI mengingatkan seluruh pejabat dan penyelenggara negara khususnya di Rohul untuk melaporkan bila menerima gratifikasi terkait jabatannya.

Riauterkini- PASIRPANGARAIAN- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mengingatkan seluruh pejabat dan penyelenggara negara, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, untuk melaporkan bila menerima gratifikasi terkait jabatannya.

Pesan ini disampaikan Andi Purwana‎, selaku Group Head Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK RI, saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Bagi Pejabat dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Rohul digelar di Hall Masjid Agung Islamic Center, Pasirpangaraian, Kamis (16/8/2018).

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dibuka Bupati Rohul H. Sukiman, dihadiri Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, Kajari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak, Ketua PN Pasirpangaraian Sahrudi, Kalapas M.Lukman.

Hadir juga anggota DPRD Rohul, Pj Sekda Rohul Abdul Haris Lubis, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Rohul, serta kepala instansi vertikal, para Camat dan 139 Kepala Desa/ Lurah se-Rohul.

Group Head Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK RI, Andi Purwana, saat pemaparan mengungkapkan gratifikasi merupakan hadiah terkait jabatan. Gratifikasi dianggap berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

Andi mengatakan seorang penyelenggara negara sangat dilarang menerima hadiah atau gratifikasi, dan sebaiknya menghindari menerima gratifikasi dari keuntungan jabatanya, sebab bisa berakibat pidana.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ungkap Andi, seorang penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bisa diancam pidana 4 sampai 20 tahun dan denda 200 sampai Rp 400 juta.

"Bisa dipidana jika tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam waktu 30 hari," papar Andi Purwana dalam sosialisasi sehari tersebut.

Menurut Andi, pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya strategis KPK RI dalam pencegahan perkara tindak pidana korupsi, disamping LHKPN, e-Planing dan e-Budgeting.

"Kita berharap dengan memberikan pemahaman tentang gratifikasi, para penyelenggara negara dapat terhidar dari upaya pemberian gratifikasi yang bertujuan memuluskan kepentingan tertentu," pesan Andi kepada pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Rohul.

Meski gratifikasi diberikan terkait jabatan seseorang dilarang, namun ada beberapa gratifikasi yang boleh diterima seperti bantuan musibah atau bencana alam, penyelenggaraan pernikahan, dan hubungan pertemanan dengan jumlah yang tidak dibolehkan diatas Rp 1 juta.

Ditanya apakah pelaporan gratifikasi diterima penyelenggara negara harus disampaikan langsung ke KPK RI, Andi mengaku sistem pelaporan gratifikasi cukup mudah saat ini.

Pejabat atau penyelenggara negara tidak perlu melaporkan penerimaan gratifikasi ke gedung KPK RI, cukup melaporkan ke Unit pengendalian gratifikasi yang sudah dibentuk di masig-masing kabupaten/ kota, yakni melapor ke UPG, dan UPG nanti berkoordinasi dengan KPK RI.

Sebelumnya, Bupati Rohul Sukiman sangat menyambut baik sosialisasi pengendalian gratifikasi digelar KPK RI. Ia berharap, ASN dan pemangku kepentingan mengetaui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.‎

Di sela‎ sosialisasi uga digelar penandatangan Pengendalian Gratifikasi bagi pejabat dan pemangku kepentingan oleh KPK RI, Bupati Rohul Sukiman, serta Inspektur Inspektorat Rohul M. Munif, disaksikan pejabat Forkompida Rohul.‎***(zal)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang