Rabu, 16 Mei 2018 06:59

HGU-nya Diprotes Warga dan Aktivis Lingkungan, BPN Riau Bakal Panggil PT TSUM

Protes warga dan aktivis lingkungan terkait HGU PT TSUM di Pulau Mendol, Kuala Kampar direspon BPN. Perusahaan tersebut akan dipanggil untuk diklarifikasi soal keluarnya izin.

Riauterkini - PEKANBARU - Menemui massa yang menggelar orasi di kantor BPN Riau. Selasa (15/05/18), Kepala BPN Riau, Lukman Hakim melalui Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Saleh Mardani menjelaskan akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut. Langkah awal pihaknya akan memanggil PT TSUM dalam waktu dekat ini.

"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat yang didukung dengan Komisi III dan Komisi II DPRD Pelalawan, akan kita tampung semua. Selanjutnya tentu kita akan lekukan peninjauan kembali terhadap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT TSUM," terangnya.

Lanjutnya, tindak lanjut ini akan dilakukan secepatnya. Sementara langkah pertama, BPN akan memanggil PT TSUM yang sebelumnya telah mendapatkan surat HGU di lahan seluas 6.055,7 hektar di Pulau Mendol, Kuala Kampar Pelalawan.

"Kita juga akan menggali informasi terkait terbakarnya lahan yang kita dengar tadi sekitar 24 hektar di kawasan tersebut. Nantinya pemannggilan ini juga akan berlanjut dengan identifikasi lahan dimana kita akan langsung turun kelapangan bulan Juli mendatang," paparnya.

Dijelaskannya, terkait penerbitan HGU ini sendiri sudah di proses sejak lama. Dimana permohonan sudah masuk sejak 2011 lalu dan dilakukan penyelenggaraan perizinan awal oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten Pelalawan. Berikut juga kajian amdal yang telah terlampir dari dinas lingkungan hidup saat itu.

"Jadi, BPN tidak berdiri sendiri. Kita memiliki Panitia B namanya. Ini meliputi perangkat pemerintah mulai dari kelurahan hingga ke kantor wilayah. Namun, jika ada unsur yang tidak sesuai setelah penerbitan HGU dari PT TSUM ini, kita akan sampaikan ke Pemerintah Pusat," tegasnya.

Diluar itu, Korlap Aksi, Sait Roben menjelaskan aksi ini merupakan upaya menolak keras terbitnya HGU PT TSUM di Kuala Kampar. Sebab, HGU ini dinilai mengancam keberlangsungan lumbung padi di wikayah tersebut.

"Kita menolak keras terbitnya, HGU yang sudah dikantongi PT Trisetya Usaha Mandiri (TSUM). Karena, jika PT TSUM beroperasi di pulau Mendol akan mengancam keberlangsungan lumbung padi. Pasalnya, kecamatan Kuala Kampar selama ini, menjadi satu-satu daerah penghasil padi," katanya.

Sementara lewat aksi ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk membatalkan Hak Guna Usaha yang sudah dikantongi PT TSUM. Diketahui, jika PT TSUM menggunakan lahan ini sebagai perkebunan sawit akan merusak perkebunan dan ladang padi masyarakat Kuala Kampar. Sebeb, lahan ini sebagain besar adalah gambut dengan kedalaman tiga meter.

"Sebagaimana kita ketahui kecamatan Kuala Kampar salah satu daerah penghasil padi dikabupaten Pelalawan. Jika PT TSUM beroperasi akan mengancam tanaman padi. Kita menolak keras beroperasinya, perusahan perkebunan sawit ini," Singkatnya.***(rul)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang