Selasa, 13 Maret 2018 16:43

Bupati, Polres, Kejari dan Satpol PP Bengkalis Teken MoU TP4D

Sejumlah elemen pemerintahan di Pemkab Bengkalis, tanda tangani nota kesepahaman dalam bidang bantuan hukum melalui Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah elemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, yakni Polres, Kejari, Satpol PP Bengkalis lakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dalam bidang bantuan hukum melalui Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Selasa (13/3/18).

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin atas nama Pemkab Bengkalis, Kepala Polres AKBP Abas Basuni, SIK, Kepala Kejari Bengkalis Heri Winoto diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Yustina A.K, dan Kepala Satpol PP Bengkalis Jendri Ginting, di Kantor Bupati Bengkalis.

Kesempatan ini Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni, SIK dalam sambutannya berharap, MoU ini tidak hanya sekedar selembar kertas tetapi dapat direalisasikan. Isi dalam nota kesepahaman dalam kerja sama dapat dilaksanakan, hak dan kewajiban serta diimplementasikan.

"Kami berharap agar MoU ini mampu menciptakan sinergi dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Kami berharap memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Bengkalis melalui Kepala Seksi Datun, Yustina, A. K mengatakan, bahwa MoU ini adalah langkah awal bantuan hukum Bidang Datun.

"Diharapkan dengan adanya MoU ini dapat memberikan dampak positif dan bekerja sama dengan Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah dalam berjalannya roda pemerintahan," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyebutkan, MoU ini sangat strategis dalam upaya menegakkan hukum dan sebagai mempererat hubungan antar institusi.

Bermaksud untuk membangun kesepahaman kebijakan yang akan diambil dan dengan MoU memberikan dampak positif dan meningkatkan berkoordinasi.

"Kami berharap setelah adanya MoU ini tidak ada lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ungkapnya.***(dik)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang