Selasa, 13 Maret 2018 16:38

KPK Indikasikan Praktik Bagi-bagi Proyek dari Anggota Dewan terhadap OPD

KPK mengindikasikan adanya pembagian paket proyek antara Dewan dengan OPD terkait. Caranya, dengan 'pengaturan' pokok pikiran dari wakil rakyat pada OPD.

Riauterkini - PEKANBARU - Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korups (KPK) RI Aldiansyah indikasikan adanya praktek pengaturan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Sementara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri saat ini sedang berupaya menjalankan rencana aksi koordinasi supervisi pencegahan yang diawasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Indikasi itu, bisa seperti bagi-bagi paket antara Dewan dengan OPD terkait. Namun ada bentuk pemaksaan yang sebenarnya mungkin bukan kebutuhan, tapi karena diminta akhirnya dianggarkan," kata Korwil KPK Wilayah Sumatra II Riau, Aldiansyah, pada acara monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi serta pembahasan rencan aksi sektor strategis di Riau, di Gedung Daerah, Selasa (13/3/18).

Harusnya persoalan ini tidak lagi terjadi. Karena semua program kerja yang bersumber dari Anggaran negara atau daerah, melalui prosedur yang jelas.

Aldiansyah sendiri menyatakan akan meminta waktu untuk berpidato di depan anggota Dewan Provinsi Riau untuk mengingatkan tingkah laku wakil Rakyat tersebut selain mengingatkan eksekutif.

"Saya juga sudah meminta waktu pak Sekda Untuk berpidato di Gedung Dewan," ujar Aldiansyah.

Hadir pada kesempatan ini, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dan perwakilan Bupati dan Walikota se-Riau.***(mok)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang