Rabu, 14 Pebruari 2018 17:04

Elemen Masyarakat di Bengkalis Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Panwaslu Bengkalis mendeklarasikan Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA‎ yang mungkin akan dilakukan pihak-pihak tertentu demi memenangkan jagoannya di Pilkada nanti.

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Bengkalis Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA‎, Rabu (14/2/18).

Ikrar deklarasi bersama berlangsung di aula salah satu hotel di Bengkalis, diikuti Panwas kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis perwakilan Kodim 0303, Polres Bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis, partai politik (parpol), kejaksaan, serta tokoh-tokoh masyarakat.

‎Pada deklarasi bersama dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", anggota Panwas kecamatan dan PPL serta elemen masyarakat ikrarkan 5 poin tolak dan lawan politik uang, serta politisasi SARA.

Lima poin ikrar dibacakan, yakni pertama mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Ke empat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA dilakukan oleh Pengawas Pemilu. Dan kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kehencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Usai deklarasi, Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Bengkalis Mukhlasin Menegaskan bahwa politik uang menjadi musuh bersama karena praktek ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Oleh karena itu kita mengajak seluruh pihak untuk terlibat. Penyelenggaraan, konsistensi dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada,” ungkapnya.***(dik)




BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang