Rabu, 14 Pebruari 2018 14:42

Temukan Nama Sejumlah Perusahaan Pelanggar Aturan,
Kementerian LHK Kembalikan KLHS RTRW ke Pemprov Riau

Kementerian LHK menemukan sejumlah nama perusahaan pelanggar aturan masuk dalam KLHS untuk Perda RTRW Riau. Itulah salah satu penyebab Kementerian LHK belum mengesahkannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perda RTRW Riau belum disahkan Kementerian LHK. Adanya sejumlah perusahaan yang melanggar aturan yang masuk dalam KLHS, menjadi salah satu penyebabnya.

"Ada perusahaan besar, kecil dan ada juga perorangan yang masuk dalam KLHS. Rata-rata mereka melanggar aturan yang ada, segi lingkungan, izin dan lainnya," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Rabu (14/02/18).

Oleh karena itu, Kementerian LHK tidak mau mensahkan KLHS yang sudah diselesaikan Pemprov Riau. Kementerian LHK pun sudah menyurati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang dimaksud.

"Saya belum bisa pastikan, apakah surat kementerian sudah diterima Pemprov atau belum. Yang jelas, kementerian surati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang diajukan. Mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.

Usai KLHS diperbaiki, maka Pemprov Riau kembali melaporkan hasilnya ke Kementerian LHK. Jika disepakati dan tidak ada persoalan lagi, maka secara otomatis Perda RTRW bisa disahkan oleh Kemendagri.

"Jika prosesnya selesai di Kementerian LHK, maka akan dilaporkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan RTRW Riau," tutup politisi Demokrat ini. ***(ary)


BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang