Selasa, 13 Pebruari 2018 15:58

Sudah Kembalikan Kerugian Negara,
Dua Terdakwa Korupsi BTT Pelalawan Tetap Dituntut 20 Bulan Penjara

Dua dari tiga terdakwa korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) di Pemkab Pelalawan dituntut hukuman 20 bulan penjara karena menurut jaksa mereka terbukti bersalah.

Riauterkini-PEKANBARU- Dua dari tiga terdakwa korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) di Pemkab Pelalawan, tetap dinyatakan jaksa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, kendati tidak ada lagi kerugian negara (telah dikembakikan).

Kedua terdakwa yang dijatuhi jaksa dengan tuntutan hukuman pidana penjara itu adalah, Andi Suryadi dan Kasim. Sementara agenda tuntutan untuk terdakwa Lahmudin diagendakan pada Kamis lusa.

"Menuntut terdakwa Andi Suryadi dan terdakwa Kasim dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Antoni Reza SH dan Abu Abdul Rahman SH, dalam sidang di Pengadilan Tpikor Pekanbaru, Selasa (13/2/18) sore.

Perbuatanketiga terdakwa terbukti melnggar Pasal 3 juncto Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Usai dijatuhi tuntutan hukuman, kedua terdakwa dipersiakan majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Diluar ruangan sidang, JPU Antoni Reza ketika dikonfirmasi riauterkini.com tetang pembacaan tuntutan Lamhmudin mengatakan pada Kamis lusa.

" Pembacaan tuntutan terdakwa Lahmudin kita agendakan pada Kamis besok," ujarnya.

Berdasarkan dakwaan jaksa perbuatan ketiga terdakwa Lahmudin, Andi Suryadi dan Kasim terjadi tahun 2012 lalu.

Saat itu di Dinas DPPKAD Pelalawan, dipos kan anggaran untuk kebutuhan tak terduga, seperti penyaluran bantuan untuk bencana alam atau bantuan yang bersifat sosialitas kemasyarakatan

Namun, dana yang disalurkan tersebut tidak tepat sasaran, yang sarat terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam menyalurkan bantuan yang umumnya bersifat fiktif.

Perbuatan Lahmudin, selaku Kepala DPPKAD dibantu Kasim, seorang PNS Pelalawan dan Andi Suryadi dari pihak swasta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,4 Miliar.***(har)


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang