Selasa, 14 Nopember 2017 20:14

Sebut Program RAPBD 2018 Tidak Punya Gebrakan,
Masnur Sesalkan Pernyataan Koleganya Muhammad Adil

Anggota DPRD Riau Masnur sayangkan pernyataan rekanya Muhammad Adil yang dinilai menepuk air di dulang. Ungkapan RAPBD 2018 tak ada gebrakan adalah dewan turut membahasnya.

Riauterkini-PEKANBARU- Anggota DPRD Riau dari Partai Golkar, Masnur tampak meradang atas pernyataan salah seorang koleganya di DPRD Riau (Muhammad Adil, red) yang menyatakan, banyak program di RAPBD Riau tahun 2018 yang tidak punya gebrakan. Muhammad Adil pun diminta untuk tidak menepuk air di dulang.

"Jangan menepuk air di dulang lah. APBD itu kan dibahas bersama, eksekutif dan legislatif. Jangan banyak komentar saat membahas RAPBD, waktu KUA-PPAS kemarin dong dikomentari," kata Masnur kepada riauterkinicom, Selasa (14/11/17).

Menurutnya, APBD Riau yang diajukan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke DPRD Riau merupakan aspirasi masyarakat yang didapat dari pokok-pokok pikiran anggota dewan dalam Musrenbang dan forum-forum lainnya.

"APBD yang disusun tu sudah melalui mekanisme dari bawah. Jadi gebrakan apa yang diinginkan Pak Adil tu, apa karena mungkin aspirasi atau pokok pikiran dia yang tidak masuk dalam RAPBD sehingga ngomong seperti itu, dialah yang tau," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama kepemimpinan Gubernur Riau saat ini, banyak program yang sudah dijalankan yang semuanya itu punya gebrakan serta berhubungan dengan kepentingan masyarakat Riau. Begitu juga dengan RAPBD Riau tahun 2018.

"Dari tahun 2014, total bantuan keuangan dari provinsi yang sudah dikucurkan untuk kabupaten/kota sekitar Rp3 triliun. Banyak infrastruktur jalan yang dibangun, jembatan, Puskesmas, rumah sakit, pembelian mobil ambulance dan lainnya. Nah tahun 2018 begitu juga, banyak program yang mempunyai gebrakan," jelas mantan anggota DPRD Kampar ini.

Terkait dana desa, Pemprov Riau sudah mengajukan anggaran sebesar Rp100 juta per desa dalam RAPBD Riau tahun 2018. Namun, saat MoU KUA-PPAS, anggaran tersebut dipotong menjadi Rp50 juta per desa.

"Pemotongan itu menyesuaikan dengan keuangan daerah, tidak mungkin dianggarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keuangan daerah. Dalam APBD Perubahan 2017, sebenarnya Pemprov ajukan Rp50 juta tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka akhirnya dibatalkan," ungkapnya.

Gubernur Riau pun sebutnya, sudah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang tata cara penggunaan dana desa. Hal ini untuk menghindari kepala desa agar tidak masuk dalam persoalan hukum di kemudian hari.

"Jadi jangan cari panggung. Kalau dia benar, apa yang benar itu. Saya sarankan, mari kita bekerja sesuai prosedur dan aturan main yang ada," tutupnya. ***(ary)



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang