Kamis, 12 Oktober 2017 12:57

Pendemo di DPRD Riau Tuding 5 Kader Golkar Terlibat Korupsi dan Minta Diproses Hukum

Sekitar 30 pendemo mendatangi gedung DPRD Riau. Mereka melontarkan tudingan lima pejabat di Provinsi Riau yang merupakan kader Partai Golkar korupsi dan mendesap aparat hukum memprosesnya.

Riauterkini - PEKANBARU - Tigapuluhan massa yang menamakan dirinya Forum Pemuda Mahasiswa Nasionalis (For Pemanas) gelar aksi demo di depan Kantor DPRD Riau, Kamis (12/10/17).

Aksi demo tersebut menyuarakan tentang dugaan praktek korupsi serta keterlibatan sejumlah pejabat di Provinsi Riau yang merupakan kader Partai Golkar dalam berbagai dugaan berbagai penyalahgunaan keuangan negara, mulai, Ketua DPR Riau Septina Primawati, Bupati Siak Syamsuar, Bupati Pelalawan HM Haris, mantan Ketua DPRD Riau yang kini menjadi Bupati Rokan Hulu Suparman.

"Kami minta jangan ada tebang pilih dalam menyelesaikan persoalan hukum, semuanya sama. Karena itu kami mendesak kepada Kejati Riau segera menuntaskannya," kata koordinator aksi, Riau Cough.

Untuk Septina, disebutkan diduga ikut terlibat menyeting proyek penganggaran diberbagai dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun tidak dijelaskan dengan rinci seperti apa bentuk keterlibatan istri dari mantan Gubernur Riau Rusli Zainal tersebut.

Namun uniknya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemprov Riau juga dipersoalkan karena dituding telah mengintervensi panitia CPNS dan BKD Riau 2017 dalam tahapan seleksi.

Ada pun Syamsuar, pendemo menuding keterlibatan pada kasus pemalsuan tandatangan dalam dokumen dan korupsi pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelapakap (Tahap I) 2014 senilai Rp9 miliar lebih.

Selain itu, mantan Kepala Inspektorat Riau ini dituding kuat terlibat dalam kaus korupsi APBD Siak serta ilegal loging, perambahan hutan.

Untuk Bupati Pelalawan, pendemo mendeksak Kejati Riau dan Polda Riau memeriksa terkait dugaan korupsi yang dilakukan Haris.

Begitu juga Suparman, mantan Ketua DPRD Riau yang kini telah menjadi Bupati Rokan Hulu, meminta kepada penegak hukum untuk kembali mengawal kasus Suparman terkait keterlibatannya dalam pembahasan APBD Riau saat Annas Maamun menjadi Gubernur Riau.

Selain itu, terkait dengan PT Raka dengan terdakwa Andre alias Heri, For Pemanas juga menuntut kepada Dinas Kehutanan Riau segera mengembalikan fungsi hutan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) yang dijadikan perkebunan kelapa sawit menjadi Tahura.***(mok)



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang