Rabu, 13 September 2017 22:05

Pajak Air Permukaan Minim,
Dewan Menduga Perusahaan di Riau Curang dalam Menghitung

Anggota DPRD Riau sebut adanya kecurangan perusahaan dalam menghitung pajak air permukaan yang harus dibayar. Akibatnya, PAD menjadi minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPRD Riau menduga, adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan di Riau terhadap perhitungan pajak air permukaan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak, masih minim padahal potensi pajaknya cukup besar.

"Potensi pajak diterima daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Ini karena adanya kecurangan penghitungan dari pihak perusahaan karena alat penghitungan bukan dari pemerintah tapi dari mereka," kata Marwan Yohanis, anggota Komisi III, Rabu (13/09/17).

Untuk mengatasi hal ini, tentu membutuhkan sebuah Perda yang mengatur penggunaan air permukaan bagi perusahaan yang ada di Riau. Perda yang dimaksud saat ini sedang dibahas DPRD Riau.

"Tahun depan, target kami tidak terlalu muluk-muluk bisa meningkat sampai Rp35 miliar sudah bagus. Karena selain Perda, sumber data manusia dan peralatan juga harus mendukung untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III. Ia menyebut, saat ini ada 219 Pabrik Kelapa Sawit, 2 pabrik kertas dan satu perusahaan minyak yang selama ini mengunakan air permukaan. Namun, pajaknya diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami terus menggali data terkait ini untuk dijadikan dasar dalam menagih pajak. Harapan kita dari sektor ini bisa mendongkrak pendapatan daerah karena dana bagi hasil migas sudah menurun," tutupnya. ***(ary)



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang