Rabu, 13 September 2017 15:26

Terbukti Korupsi Kredit Fiktif,
Mantan Kacab BNI Rengat Dihukum 16 Bulan Penjara

Hakim Tipikor PN Pekanbaru menyatakan Yanisman Bisran, mantan Kacab BNI 46 Rengat terbukti melakukan korupsi kredit fiktir. Ia akan merasakan dinginnya penjara selama 16 bulan.

Riauterkini-PEKANBARU-Selama 16 bulan, Yanisman Bisran, mantan Kepala Cabang (Kacab) BNI 46 Rengat, Indragiri Hulu (Inhu), akan merasakan pengapnya udara penjara.

Hal itu diketahui setelah Yanisman dinyatakan hakim tipikor Pekanbaru, terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana kredit bank kepada KUD Rahayu Makmur di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, Inhu.

Atas pencairan dana yang dinilai fiktif tersebut, Yanisman dijatuhi hukuman selama 1 tahun 4 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Drs Arifin SH didampingi hakim anggota Khamozaro Waruwu dan Darlina diruang sidang tipikot Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (13/9/17) sore itu. Yanisman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan putusan majelis hakim tersebut, baik Yamisman selaku terdakwa dan RM Yusuf Trisnajaya selaku jaksa penuntut sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Yunisman dijatuhi tuntutan hukuman selama 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 3 tiga bulan. Perbuatan Yunisman terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) RM Yusuf Trisnajaya SH dan Rional Febri Rinando SH. Perbuatan Yarisman ini terjadi pada tahun 2011 lalu saat menjabat Kacab BNI Rengat.

Dimana terdakwa bersama sama dengab Sunardi, Ketua KUD Rahayu Makmur melakukan perbuatan melawan hukum pada mengajukan dan mencairkan permohonan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan (KKLK) sebesar Rp.4,5 miliar, melalui KUD Rahayu Makmur di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, Inhu.

Belakangan diketahui kredit ini bermasalah dan terkuak adanya ketidak beresan dalam prosedur peminjaman yang dilakukan KUD Rahayu Makmur, termasuk macetnya pembayaran bunga sebesar Rp.500 juta. Seharusnya pihak bank ketat dalam persyaratan pinjaman dengan melakukan crosschek ke lapangan.

Perbuatan terdakwa ini terindikasi telah terjadi persekongkolan dengan Ketua KUD Rahayu Makmur, Sunardi (DPO) yang menyebabkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar dari pencairan kredit sebesar Rp 4,5 miliar.*(har)



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang