Sabtu, 12 Agustus 2017 15:22

AJI Pekanbaru Bersama AsM Law Office Gelar Nobar dan Diakusi Film

AJI Pekanbaru menggelar nonton bareng dan diskusi film, bekerja sama dengan AsM Law Office. Acara yang ditaja khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang penyetaraan peluang pemanfaatkan hutan.

Riauterkini - PEKANBARU - Aliansi Jurnalistik Independent (AJI) Pekanbaru bersama bersama Andiko Sutan Mancayo (AsM) Law Office menggelar nonton bareng dan diskusi film bertemakan "penyetaraan peluang pemanfaatan hutan" di Pespustakaan Wilayah (Puswil) Riau Soeman Hs Jalan Soedirman - Pekanbaru, Sabtu (12/8).

Dalam Sambutannya, Ketua AJI Pekanbaru, Firman Agus mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk mensoaialisasikan informasi dan mencari masukan yang kritis tentang prosedur perizinan pengelolaan hutan di masa yang akan datang.

"Kita berharap, dengan adanya peluncuran Film Perdana dan Diskusi yang kritis tentang penyetaraan peluang pemanfaatan hutan bisa memberikan masukan kepada kita semua terutama pemerintah sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan antara masyarakat dengan perusahaan," papar Firman.

Munculnya ide kegiatan ini, didasari keprihatinan AsM Law Office bersama AJI Pekanbaru akan rumitnya prosedur perizinan pengelolaan dan pemanfatan hutan yang telah dibuat Pemerintah Republik Indonesia (RI) ditambah lagi adanya anggapan pilih kasih pemerintah terhadap masyarakat dengan perusahaan.

Gambaran itu tertuang jelas dalam film pendek yang dibuat oleh AsM Law Office yang bekerja sama dengan Right Resources Initiatif (RRI) dengan durasi selama tujuh menit. Dimana dengan tayangan gambar dua dimensi yang sederhana film itu berhasil memukau seluruh peserta.

Dilihat secara umum, prosedur-prosedur pengurusan izin tersebut dituangakan dalam regulasi yang mengatur tentang berbagai hal berkaitan dengan Hutan Taman Industri, Restorasi Ekosistem, Usaha Perkebunan Kepala Sawit dan Perhutanan Sosial.

"Namun sayang, pada kenyataaan dilapangan pihak dari masyarakat masih saja disulitkan dengan regulasi regulasi yang berbelit. Tapi ketika pada pihak perusahaan banyaj kemudahan yang diberikan Pemerintah. Sebagai contoh untuk pengurusan izin pengelolaan hutan perusahaan cukup mengurusnya dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. Tapi masyarakat harus mengurusnya mulai dari Kabupaten, Provinsi sampai ketingkat Pemerintah Pusat," ungkap Andiko Sutan Mancahyo.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Koalisi Rakyat Riau, A. Z Facri Yasin. Dia menyebutkan peluang masyarakat dalam pemgelolaan hutan sangatlah minim, maka dari itu dirnya berharap dengan adanya diakusi seperti ini bisa mendorong pemerintah untuk menyetarakan peluang antara perusahaan dengan masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

"Kita ketahui bersama, situasi ini sangat tidak menyenangkan bagi seluruh pihak, maka dari itu kita berharap hadirnya keadilan pemerintah kepada seluruh pihak, " singkatnya. ***(dan).



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang