Senin, 17 Juli 2017 16:56

Realisasi Penerimaan Belum Maksimal, Bapenda Rohul Mulai Garap Pajak Reklame‎

Bapenda Rokan Hulu melalui UPTB Bapenda mulai melakukan pendataan dan penertiban seluruh pajak reklame, baik di tepi jalan raya dan reklame di pertokoan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melalui UPTB Bapenda mulai melakukan pendataan dan penertiban seluruh pajak reklame, baik di tepi jalan raya dan reklame di pertokoan.

Kepala Bapenda Kabupaten Rohul Jonni Muchtar mengatakan pendataan dan penertiban merupakan langkah awal. Namun sejauh ini Bapenda ‎Rohul baru memanggil dan melakukan pertemuan dengan pemilik papan reklame di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Rambah dan Ujung Batu.

Dari hasil pertemuan beberapa waktu lalu, ternyata ada pengusaha reklame yang masih menunggak pajak papan reklame.‎‎

"Kita optimis yang selama ini realisasi PAD dari sektor pajak reklame hanya Rp700 juta hingga Rp800 juta per tahun, namun dengan pendataan kita optimis realisasi PAD dari sektor pajak reklame bisa didapat Rp1 miliar setiap tahun, kata Jonni Muchtar, Senin (17/7/17).

‎ Di tahap awal, tambah Jonni, Bapenda Rohul mulai mendata dan menertibkan pajak reklame di Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah, karena potensi pajak reklame di dua kecamatan ini dinilai lebih besar dibandingkan 14 kecamatan lain.

"Apalagi selama ini belum masuk data base nama-nama pengusaha yang wajib bayar pajak reklame," ungkapnya.‎‎

Jonni mengatakan petugas UPTB akan mendata langsung ke pemilik papan reklame, termasuk reklame di tempat usaha atau pertokoan. ‎Dari 170 lebih rumah toko (Ruko) di dua kecamatan, mayoritas atau sekira 90 persen pemiliknya belum membayar pajak.

Jonni mengaku mulai pekan ini pendataan dan penertiban akan dimaksimalkan dan akan dilakukan secara bertahap. Bapenda Rohul akan menerbitkan surat tagihan secara bertahap yang sudah didata.

"Sanksi bagi yang tidak mematuhi maka papan reklame bisa ditertibkan. Kini masih sosialisasi secara persuasif, diharapkan pemilik Ruko mau memberikan data sebenarnya, karena PAD dari sektor pajak reklame jadi prioritas kita dalam meningkatkan PAD," terang Jonni.‎

Untuk tarif penetapan pajak reklame, ungkap Jonni, sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Reklame. Bila ada kelemahan Perbup tersebut, maka pihaknya akan mengajukan agar Perbup direvisi.

Bapenda Rohul menargetkan, dari pendatataan seluruh pajak reklame di pinggir jalan dan pertokoan yang dilakukan oleh enam UPTB membawahi 16 kecamatan sudah tuntas dua pekan mendatang, yakni UPTB Rambah, Ujung Batu, Kepenuhan, Tambusai, Kunto Darussalam serta Tandun.

Jonni mengimbau seluruh pemilik pertokoan dan usaha papan reklame jujur dalam berikan data ke petugas UPTB.

‎UPTB ditargetkan bisa mendata sepuluh Ruko dalam satu hari. Bukan hanya pajak reklame saja, pemilik Ruko diminta PBB, dan PBHTB, dan bisa langsung dibayarkan ‎ke petugas Bapenda Rohul atau bank yang ditunjuk sesuai tagihan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD).

Bapenda Rohul sendiri akan menerbitkan SPTPD ke pengusaha reklame dan Ruko, dan hasilnya disetorkan melalui bank atau petugas UPTB.

"Di tahap awal kita garap untuk pajak di Ujung Batu dan Rambah yang masuk dalam zona A tertinggi pembayaran pajak. Kita garap seluruh pajak, seperti papan reklame berada di tepi jalan, baik baleho, bilboard, termasuk reklame yang melekat di dinding Ruko dan spanduk reklame.

Reklame calon Gubernur Riau yang akan bertarung di Pilgubri, serta reklame milik partai politik dan lainnya juga digarap pajaknya oleh Bapenda Rohul.***(adv/hum/zal)‎



BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang