Kamis, 12 Januari 2017 12:17

Demo 121 di Rohul, Mahasiswa Protes Kebijakan Pemerintah

Mahasiswa di Pasirpangaraian turut demo Bela Rakyat 121. Mereka turun ke jalan dan memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menyengsarakan rakyat.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Seratusan mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP), atasnamakan dari Aliansi Mahasiswa se-Rokan Hulu (Rohul) menggelar ikut menggelar aksi damai 121, menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, Kamis (12/1/17).

Aksi damai Bela Rakyat 121 digelar Aliansi Mahasiswa se-Rohul dimulai konvoi kendaraan. Tidak berapa lama orasi di perempatan Taman Kota Pasirpangaraian, kemudian seratusan massa long march ke kantor DPRD Rohul, dikawal aparat gabungan dari Polres Rohul.

Setibanya di gerbang masuk ke kantor DPRD Rohul, massa kecewa Selain tidak dibolehkan masuk, pagar juga ditutup dan dijaga oleh personil dari Satpol PP dan personil Polres Rohul.

Karena tidak satu pun anggota DPRD Rohul menemui massa, aksi dorong-dorongan terjadi. Bahkan, Koordinator Umum Aksi Wikki Yuliandra melompat pagar dan masuk ke kantor DPRD Rohul, menemui anggota DPRD Rohul. Namun aksinya dihadang oleh Kasat Intel Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra.

Aksi mulai tenang setelah Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH keluar dan menemui pendemo. Kemudian, massa diajak menggelar aksinya di halaman kantor DPRD Rohul, di bawah terik matahari.

Koordinator Umum, juga Pjs. Presiden Mahasiswa UPP, Wikki Yuliandra, mengatakan aksi damai ini untuk mendukung aksi seluruh BEM se-Indonesia yang hari ini turun ke jalan dalam Aksi Bela Rakyat 121.

"Aksi damai ini juga karena kita melihat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lagi," ujar Wikki di sela aksi damai di Taman Kota Pasirpangaraian, Kamis.

Wikki mengakui aksi ini sebagai bentuk penolakan mahasiswa se-Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat.

"Semua tarif dinaikan. Kami minta kembalikan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mana Negara sudah mengganggarkan 20 persen APBN, namun kita lihat potret pendidikan di daerah dan nasional masih memprihatinkan," tegas Wikki.

Sedikitnya ada 7 pernyataan sikap mahasiswa, dibacakan saat aksi damai dengan Korlap Albertha Syahputra Gea, di perempatan Taman Kota Pasirpangaraian dan kantor DPRD Rohul, pertama Aliansi Mahasiswa se-Rohul mendukung langkah BEM se-Indonesia dalam aksi Bela Rakyat 121 serentak pada hari ini, Senin 12 Januari 2017.

Mahasiswa juga menolak segala keputusan dan peraturan pemerintah yang tidak pro rakyat, menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut legalitas PP Nomor 60 tahun 2016, mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan keadaan perekonomian Negara dalam segala lini.

Mahasiswa minta kembalikan pendidikan ke amanat UUD 1945 Pasal 31, meminta kepada seluruh jajaran kabinet kerja khususnya kepada presiden RI (Joko Widodo) untuk berhenti mengelola Negara secara serampangan dan tidak solutif.

Dan ke tujuh, mahasiswa meminta pemerintah harus bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi di Negarai ini dan hentikan saling lempar tanggung jawab atas instansi Negara.

Menanggapi aksi mahasiswa, Ketua DPRD Rohul, Kelmi, mengatakan aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke Preside Joko Widodo, melalui faks ke Sekretariat Negara.

Kelmi mendukung aksi mahasiswa ini. Menurutnya, memang tugas dan fungsi mahasiswa adalah ikut serta dalam mengontrol segala bentuk kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan yang tidak pro rakyat.***(zal)


BERITA TERKAIT :

 

loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang