Rabu, 11 Januari 2017 20:02

Dana Sertifikasi Guru di Kuansing Berpotensi Jadi Masalah Hukum

Dana sertifikasi guru di Kuansing yang jumlahnya mencapai Rp64,6 miliar, diduga telah digunakan Pemkab untuk hal lain. Hal itu sangat berpotensi menjadi masalah hukum.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ribuan guru penerima sertifikasi di Kabupaten Kuansing hari ini, Rabu (11/1/17) berunjuk rasa menuntut hak. Hak yang mereka tuntut itu yakni uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias uang sertifikasi selama empat bulan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Padahal, dana untuk membayar sertifikasi guru itu telah dikirimkan Pusat ke Pemkab Kuansing.

Dan menurut penghitungan Kementerian Keuangan RI, ada dana sebesar Rp64,6 miliar yang mengendap di Kas Daerah (Kasda) Kuansing. Dana sebanyak ini merupakan kelebihan transferan pemerintahan pusat yang terkumpul sejak tahun 2011 hingga 2015 lalu. Dan dana itu dinilai cukup untuk membayar sertifikasi guru yang menunggak bayar. Sebab, dana sertifikasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang hanya boleh digunakan untuk membayarkan peruntukannya.

Sementara, oleh pemerintah Kabupaten Kuansing periode sebelumnya (Sukarmis-Zulkifli) mengalokasikan sisa dana sebanyak itu untuk membiayai kegiatan lain. Bukan untuk membayar uang sertifikasi guru sebagaimana mestinya

Langkah berani Pemerintahan Kuansing sebelumnya itu mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai kegiatan lain, karena dana sebanyak itu telah dimasukan ke dalam silva dan telah membaur dengan dana yang lainya. Hal ini berdasarkan pengakuan Sekda Kuansing, Muharman saat memberikan penjelasan dihadapan ribuan pendemo tadi siang.

Serifikasi Guru Akan Dianggarkan Pada APBD 2017.

Berdasarkan hearing antara guru dengan DPRD Kuansing tadi siang, maka tercapailah sebuah solusi bahwasanya, untuk membayar uang sertifikasi para guru yang belum dibayarkan selama ini akan di anggarkan pada APBD 2017 ini. Dan dana sertifikasi guru tersebut berdasarkan hearing tadi siang, akan dibayarkan setelah APBD Kuansing 2017 disahkan.

Dengan dicapainya kesepakatan itu, bearti Pemkab Kuansing dengan tidak langsung telah mengakui memiliki hutang kepada ribuan guru penerima sertifikasi. Dan secara otomatis, Pemkab Kuansing harus menanggung sendiri pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV 2016 tersebut. Padahal dana untuk membayar sertifikasi itu telah tersedia sebelumnya

Harus Diaudit Sebelum Dibayarkan.

Menanggapi krusial keuangan mengenai dana sertifikasi yang menjadi hutang Pemkab Kuansing ini, Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes menilai, sejatinya Pemkab Kuansing harus mempelajari dasar hukum terkait hutang yang diakui oleh Pemkab Kuansing tersebut sebelum dianggarkan.

Menurut dia, permasalahan hutang sertifikasi ini hamper sama dengan permasalahan hutang Pemda Kuansing terhadap proyek tiga pilar yang mangkrak saat ini. Dimana, sebelum Pemkab Kuansing membayarkan hutang tersebut, haruslah berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Harus ada penyataan hutangnya dari BPK, baru bisa dibayarkan,’ tutur Nerdi.

Kata Nerdi, berdasarkan hasil audit itulah baru diketahui Pemkab Kuansing memiliki hutang kepada siapa dan berapa banyaknya. “Kan lucu aja, kok pemkab berhutang jadinya, padahal pemerintah pusat telah menyediakan dana untuk sertifikasi itu. Seharusnya, dana sebesar Rp64,6 miliar tersebut harus dijelaskan dulu kemana saja digunakan. Apakah sudah sesuai untuk peruntukannya,” ucap Nerdi.

Jika penggunaan sisa dana tersebut tidak sesuai peruntukannya, sebut Nerdi, maka disitu dicurigai telah terjadi Maladministrasi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. “Dan prilaku seperti ini akan menimbulkan kerugian. Jika ini terjadi, penegak hukum harus memproses pihak terkait secara hukum,” tutup Nerdi.***(dri) Attachments



BERITA TERKAIT :

 

 
riauterkini.com © 2014 - Memantau Riau Detik Perdetik - Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang